Mimpi Buruk Kaum Petani.

Petani Menangis di Negeri Agraris.

petani bali

Petani adalah sebuah profesi yang mengandalkan mata pencaharian utama dari usaha pertanian di lahannya sendiri. Dahulu, profesi ini merupakan  profesi terbesar bangsa kita.

petani termenung

Kini…. jumlah profesi ini semakin menipis karena lahan yang terkikis semakin habis…. berubah peruntukan menjadi pabrik -perkantoran -pertokoan -perumahan dll…. sehingga merubah posisi dari “Petani” menjadi “Buruh Tani” dan petani yg kuat akan memperlebar lahannya dengan cara membelinya dari petani lain yang sedang “apes terhimpit hutang” karena modal pinjaman sedangkan hasil panen gagal…. karena lahan luas tak mampu digarap sendiri maka dia akan mempekerjakan para “Buruh Tani” yang tidak mempunyai lahan lagi maka petani pemilik lahan luas ini kini sudah “Bukan Petani” lagi tetapi “Juragan Tani”. Betapa menyedihkan…. kaum buruh tani ini, dia sebelumnya menggarap lahannya sendiri tetapi kini harus jadi buruh menggarap lahan yang dulu jadi miliknya.

Kedaulatan Pangan dan Nasib Tragis Petani

Oleh Ridho Saiful Ashadi

Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno menulis, “di tangan dan punggung petani terletak masa depan pangan, dia adalah soko guru bangsa”. Memahami masa depan pangan selalu butuh petani, benih untuk ditanam, lahan/tanah yang cukup dan subur, keberlangsungan irigasi, akses ekonomi atau pemasaran, sistem bertani yang ekologis dan produktif.

Namun, agaknya mimpi kedaulatan petani dan pangan masih belum menjadi gagasan mengedepan. Petani terus dibuat tidak berdaya menghadapi para pemodal yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan impor beras yang kali ini dilakukan saat petani menjelang panen raya (Kompas, 15/9).

Situasi sosial politik yang menimbulkan persoalan bagi pertanian secara historis dimulai sejak era kolonialisme. Penguasa dari Inggris, Gubernur Jendral Raffles (1811-1816), menetapkan semua tanah adalah milik pemerintah dan raja. Petani dikenakan pajak 2/5 persen dari jumlah tanah garapannya. Hal itu dilanjutkan oleh pemerintah Belanda dengan sistem tanam paksa di bawah van den Bosch (1830). Kemudian masuk korporasi perkebunan dan pertanian skala besar setelah mendapatkan akses melalui menteri jajahan de Waal (1870) lewat aturan perundangan tentang pertanian yang mengatur sewa tanah selama 75 tahun. Kebijakan tersebut diiringi perampasan tanah petani sehingga petani menjadi buruh perkebunan di tanah mereka sendiri.

Di era pembangunan Indonesia, terjadi pengalihfungsian lahan- lahan produktif menjadi sarana pembangunan padat modal. Contohnya, pengalihfungsian kawasan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, real estat, lapangan golf, dan kawasan komersial lain yang dikuasai para pemilik modal. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang pemerintah bahwa tanah adalah komoditas.

Akibatnya, kembali terjadi kekerasan oleh negara dalam bentuk perampasan tanah. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, konflik agraria yang terjadi di Jawa Timur mulai tahun 1970 sampai tahun 2002 tercatat 172 kasus. Luas lahan sengketa mencapai 397.684,09 hektar. Korban dalam sengketa mencapai 363.402 keluarga atau 1.609.871 jiwa dari 259 desa di 136 kecamatan dan 31 kota/kabupaten. Lawan sengketa terdiri dari 70 pihak pemerintah, 9 militer, 32 perusahaan negara, dan 62 perusahaan swasta.

Kemunduran yang luar biasa di sektor pertanian tidak terlepas dari revolusi hijau tahun 1968 yang menjadi pilihan pembangunan pertanian. Akan tetapi, model intensifikasi pertanian dan mekanisasi pertanian malah menghancurkan struktur sosial dan sistem ekologi pertanian kita. Masuknya sarana produksi, seperti benih tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, pupuk, pestisida, dan sarana penunjang lain membuat petani tidak mampu lagi menciptakan benih untuk menyongsong masa tanam, hama baru bermunculan, serta terjadi kerusakan ekosistem akibat penggunaan pestisida berlebihan. Sistem pertanian yang semula ramah lingkungan, berbiaya murah, dan berkearifan secara sosial dan budaya, kini rusak.

Produk pertanian (sayur, pangan, buah-buahan) kita pernah diboikot di luar negeri gara-gara penggunaan pestisida yang melampaui ambang batas. Hama-hama baru yang menyerang tanaman para petani menjadi salah satu penyebab gagal panen tahun 1985. Padahal, beberapa tahun sebelumnya Indonesia menerima penghargaan sebagai negara swasembada beras dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Dampak lain dari revolusi hijau adalah ketergantungan petani terhadap benih dan sarana produksi lain dari investor besar.

Sensus Pertanian Indonesia tahun 1993 menunjukkan semakin bertambahnya jumlah rumah tangga petani (RTP) yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Pada tahun 1983, jumlah petani gurem 9,53 juta RTP, dan tahun 1993 meningkat menjadi 10,94 juta RTP. Sebanyak 74 persen di antaranya berada di Pulau Jawa.

Angka statistik tersebut menunjukkan, dalam jangka waktu 10 tahun terdapat penambahan 1,41 juta RTP gurem. Di Jawa Timur dari 35 juta penduduk, 60 persen tinggal di pedesaan dan 19,10 persen atau sekitar 6.979.565 jiwa berada dalam kondisi amat miskin. Secara umum kehidupan pedesaan ditopang sektor pertanian.

Data alih fungsi lahan sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 sebesar 19.257,80 hektar. Lahan pertanian padi yang mengalami puso tahun 2003 sebanyak 40.000 hektar (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2005-2008).

Tampaknya, kemakmuran dan kesejahteraan makin jauh dari jangkauan petani kita. Petani didera kebijakan pemerintah dan tekanan korporasi. Sudah benih tidak punya, pupuk menghilang saat tanam padi, menjelang panen pun pemerintah tega mengimpor beras.

Untuk mengatasi masalah petani dan menegakkan kedaulatan pangan perlu komitmen politik dari pemerintah. Revitalisasi pertanian perlu segera dilakukan. Diawali dengan peninjauan ulang terhadap produk perundangan yang merugikan petani, evaluasi sistem penguasaan dan penggunaan lahan. Kemudian dilakukan perlindungan terhadap lahan- lahan produktif, distribusi lahan dan menyiapkan pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum. Selain itu, juga memberikan akses demokratisasi ekonomi dan politik pada kaum tani sehingga ada organisasi tani yang kuat dan mandiri. Hal itu akan menjadi tulang punggung perubahan dalam mencapai kesejahteraan kaum tani dan kedaulatan pangan Indonesia.

RIDHO SAIFUL ASHADI Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

Disalin dari http://groups.yahoo.com/group/free_speech/message/8541

diposkan oleh: Handoko SuwonoDec 25, 2006; 3:55 am ,

Petani Menipis di Negeri Agraris

Oleh: Edy Muspriyanto. Tanggal:11 Maret 2012.

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/11/179899

IBARAT ayam mati di lumbung padi. Begitulah gambaran kondisi nasib petani di Indonesia, saat ini. Negeri di lintasan garis khatulistiwa, menjadikan masyarakat di negeri ini bermata pencaharian sebagai petani sejak berabad-abad lamanya, kini bernasib tragis.  Data di BPS menyebutkan, jumlah warga bermata pencaharian sebagai petani saat ini masih dominan, yakni 39 %. Namun dibanding sebelumnya, jumlah itu menurun. Data BPS menyebutkan, dalam setahun selama 2011 saja jumlah petani berkurang 3,1 juta (7,42 %).  Yang meresahkan lagi, usia rata-rata mereka 45 tahun. Artinya, dominasi pekerja sebagai petani lebih banyak dilakukan mereka yang berusia lebih dari 40 tahun, sementara teknologi pertanian seperti jalan di tempat. Ironis memang, karena yang membutuhkan pangan dari hari ke hari kian meningkat, seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia.

Kondisi ini mengukuhkan kecemasan Thomas Malthus, yang sejak 1798 sudah memberi peringatan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika.
Teori dua faktor Herzberg mengasumsikan bahwa hanya beberapa ciri pekerjaan dan karakteristik dapat menghasilkan motivasi. Herzberg memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator.  Faktor-faktor itu meliputi upah, kondisi kerja, keamanan kerja, status, prosedur perusahaan, mutu penyeliaan, mutu hubungan interpersonal antarsesama rekan kerja, atasan, dan bawahan.

Harus diakui, percepatan kemajuan industrialisasi kini lebih banyak didominasi perusahaan nonpertanian. Sementara pertanian, lebih banyak dikelola secara tradisional dengan jumlah lahan yang sempit.  Jumlah petani gurem di Indonesia menempati posisi tertinggi. Data BPS menyebutkan bahwa sekitar 60% atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 70% di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan.

Mengacu dari pendapat Herzberg, ada sejumlah alasan mengapa jumlah petani berkurang. Soal gaji misalnya, bekerja di pabrik lebih jelas karena sistem penggajian bersandarkan pada aturan baku yang ditetapkan sesuai upah minimum kota/kabupaten (UMK) berikut tunjangannya.

Naik Kasta
Hal ini berbeda dengan dunia pertanian, yang lebih banyak didominasi petani gurem, yang persoalan manajemen usaha tidak dikelola dengan baik. Buntut dari semua itu, berimbas ke buruh tani. Data di BPS, gaji buruh tani (harian) pada Januari 2012 dengan nominal Rp 39.727, namun riilnya hanya Rp 28.582 atau bahkan lebih rendah lagi. Bandingkan dengan UMK.

Yang lebih tragis lagi, karena sebagian besar petani adalah berlahan sempit, maka pemilik tanah penghasilannya juga bergantung dari panen. Dengan begitu, upah yang diberikan didasarkan pada persentase hasil panen atau menyesuaikan hasil panen. Kalau ini terjadi, berarti para buruh tani akan ”berpuasa” beberapa bulan. Di luar upah, kondisi kerja, keamanan kerja, status,  prosedur perusahaan, mutu penyeliaan, mutu hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan, kondisi petani lebih tidak terjamin.

Akhirnya, bekerja di bidang nonpertanian seolah ”naik kasta”. Repotnya lagi, stigma buruk dunia ketenagakerjaan pertanian juga berimbas di lembaga pendidikan. Sekolah pertanian kini banyak dihindari. Sebagian orang menganggap, lulusan pendidikan pertanian kurang memiliki masa depan. Jumlah penimba ilmu di bidang ini, utamanya SMK Pertanian, makin lama kian susut. Jumlah SMK Pertanian hanya 210 dari sekitar 8000 SMK.

Di luar persoalan ketenagakerjaan, banyak masalah yang melingkupi kemunduran dunia pertanian di Indonesia. Menyempitnya luas lahan akibat konversi daerah pertanian menjadi industri dan perumahan, cukup memprihatinkan. Hasil sensus lahan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), lahan sawah pada 2010 susut menjadi 3,5 juta hektare (ha) dari 4,1 juta ha pada 2007. Dalam rentang waktu tiga tahun, konversi lahan mencapai 600 ribu ha. Sikap pemerintah yang kurang berpihak pada pertanian, juga dapat dilihat dari pengembangan teknologi pertanian yang kalah jauh dibanding dengan Thailand.

Selain itu, terbukanya keran impor hasil pertanian dari tahun ke tahun kian membesar, menghancurkan kehidupan para petani di Indonesia. Produk dalam negeri tersisih, karena kalah kualitas dan harga. Kondisi pertanian jadi makin terpuruk. Sungguh ironis, petani kian menipis di negeri yang berjuluk agraris.(09)

Nasib Petani ditangan Tengkulak.

Posted by Admin. Kamis, 01 November 2012

http://www.sinarngawi.com/2012/11/nasib-petani-padi-berakhir-pasrah.html

NGAWI™ Keberadaan tengkulak pada era Orde Baru, sempat tak berkutik. Mereka dibuat mati kutu lantaran keberadaan mereka disamakan dengan lintah darat yang selalu diajarkan dibangku sekolah bahwa hal itu tak pantas dan sebuah profesi yang hina. Ironis, kini di era reformasi justru menjadi tengkulak bisa bangga hati dan al hasil, petanipun menjerit.

Seperti layaknya dalam dongeng hukum rimba siapa kuat pasti menang, namun sistem tersebut rupanya berlaku sekarang ini terhadap sisi kehidupan masyarakat khususnya petani padi. Hasil panenan yang diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi tetapi langsung dimentahkan oleh para tengkulak gabah.

Nasib yang demikian tragisnya terjadi disaat petani mulai memanen padinya. Ketika sudah menjadi gabah baik basah maupun kering harus dihargai oleh tengkulak dengan seenaknya jauh dari Harga Pokok Penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 sebesar Rp 3.300, dengan kadar air maksimum 25 persen.

Padahal saat ini diwilayah Ngawi secara umum lagi memasuki musim panen raya seperti di Kecamatan Mantingan, Widodaren, Kedunggalar, Paron, Geneng, Kwadungan dan Pangkur. “Karena pas ada kebutuhan yang mendadak terpaksa hasil panenan ya langsung dijual dengan harga Rp 3.200, kepada tengkulak,” ujar Ngaderi, petani padi dari Mantingan, Kamis (1/11).

Menurutnya, kalau dikalkulasi semua mendasar hasil panen pada musim ini dirinya tidak kebagian untung. “Hanya cukup untuk bayar utang di Bank dan sisa sedikit paling-paling untuk persediaan makan sehari-hari,” bebernya. Alasan tersebut memanglah sesuai yang dihadapi petani yang punya lahan sawah tidak kurang dari seperempat hektar ini.

Urainya lagi, untuk musim ketiga tahun ini kwalitas gabahnya cukup bagus dibandingkan dua musim sebelumnya. Selain itu kadar air dalam gabah juga berkurang karena sewaktu musim tanam ketiga bersamaan masuknya musim kemarau. “Kalau musim busuran seperti biasanya pasti baik gabah, tapi gimana tetap saja dicacat oleh tengkulak dengan berbagai alasan,” jelas Ngaderi.

Sementara sesuai pengakuan Darti dari salah satu tengkulak gabah asal Kabupaten Jombang, pembelian gabah tetap sesuai kwalitas dilapangan yakni mengacu pada tingkat kebasahan dan rendemenya. “Untuk padi jenis ciherang musim ini memang harganya lumayan bagus sekitar Rp 3.500, akan tetapi tidak menutup kemungkinan harganya akan turun seiring masuknya musim penghujan,” tegasnya. (pr)

Tulisan lain yang senada.

MEMANG RUMIT MENGANGKAT DERAJAD PETANI

JAN29. http://mimbarpenyuluhanpertanian.blogspot.com/2011/06/memang-rumit-mengangkat-derajad-petani.html

AGUS berhasil melarikan diri dari desa dan dunia pertanian. Itu berkat jasa orangtuanya yang arif meneropong masa depan. ”Jangan jadi petani. Selama bapak-ibu masih bisa membiayai, sekolahlah setinggi mungkin untuk jadi priyayi. Tidak ada enaknya jadi petani,” kata ayahnya, Kasanparto, pada suatu malam. Lelaki penuh wibawa itu memang cukup kenyang merasakan kepahitan hidup petani. Dia melihat kehidupan kakek-neneknya, terlibat perjalanan hidup orangtuanya, berlanjut pada dirinya. Sebagai petani turun-temurun mereka lebih banyak merasakan getirnya hidup dibanding kenyamanan yang diperoleh.
Maka setelah tamat sekolah rakyat (SR/SD) tahun 1953, Agus pun meninggalkan desanya untuk melanjutkan studi ke kota meskipun dengan biaya pas-pasan. Melalui pergulatan berat tentang biaya, budaya, dan berbagai latar belakang pedesaan dalam menghadapi hidup di kota, akhirnya dia menang. Agus berhasil menjadi ”priyayi” dan menelusuri kehidupan barunya yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Setelah beberapa kali ganti bos dan pekerjaan, akhirnya ia menjadi karyawan sebuah perusahaan yang cukup besar dengan gaji lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya. Saat tiba masa pensiun, dia tidak kaya tetapi juga tidak miskin. Rumah punya, anak-anaknya sudah menjadi sarjana, punya kendaraan pribadi dan bisa hidup cukup layak. Suatu prestasi luar biasa yang dicapai anak petani dari sebuah desa miskin di Jawa Timur untuk menjalani hidup di Jakarta.
Namun dua kakak Agus yang tetap berprofesi sebagai petani dan hidup di desa, keadaannya tetap sengsara. Untung empat adik Agus juga berhasil melompat keluar dari desa dan menekuni profesi nonpertanian, sehingga hidupnya bisa lebih baik. Orangtua Agus memang termasuk petani “terpandang”, menjabat Pamong Desa, dan punya sawah-ladang yang hasilnya cukup untuk hidup layak. Mereka dapat disebut “kaya” dibanding warga desa pada umumnya. Namun setelah harta itu diwariskan kepada anak-anaknya, masing-masing hanya mendapat bagian yang hasilnya kurang dapat mendukung kehidupan mereka. Masalah ekonominya semakin runyam saat para saudara Agus harus membagikan warisan yang diterima dari orangtuanya kepada anak-anak mereka. Kepemilikan lahan menjadi semakin sempit, hasilnya tak mungkin dapat menopang kehidupan. Tak ada jalan lain, mereka menjadi petani gurem plus buruh tani, dengan risiko setiap saat bisa terperangkap kelaparan. Sebagian juga menderita kurang gizi. Mereka yang turut bertransmigrasi atau hengkang ke kota dan masuk ke ranah sektor informal, sebagian lebih untung. Bahkan mereka yang menjadi buruh di negara asing tidak sedikit yang sukses, meskipun sebagian bernasib tragis.
Itulah sekelumit kisah tentang kehidupan petani gurem di desa dan keturunannya, suatu rantai kemiskinan yang panjang dan memprihatinkan. Kisah ini digali dari pengamatan kehidupan nyata. Bukan rekayasa bukan karangan. Masih ada ribuan kisah petani miskin lain yang nasibnya sama atau mirip, serupa tapi tak sama. Bahkan mungkin saja jumlahnya mencapai jutaan, atau puluhan juta, atau lebih banyak lagi. Sebagian petani (kaya) memang mampu menyekolahkan anaknya dan berhasil menjadi ”priyayi”, namun banyak petani (miskin) yang anaknya putus sekolah dan membanjiri kota untuk menjadi tenaga kasar. Nasib buruh tani dan keturunannya lebih menyedihkan, kebanyakan hidup tanpa sandaran. Bekerja apa adanya, makan seketemunya, dan tidur di mana saja termasuk ruang terbuka atau emperan toko di kota-kota. Merekalah yang sering diberi predikat gelandangan, bisa juga ”gepeng” (gelandangan-pengemis). Jangan bertanya masa depan…….!
Pelaksanaan pembangunan selama ini – bahkan sejak zaman penjajahan – tidak mampu mengangkat taraf hidup petani (apalagi buruh tani) di pedesaan. Khususnya petani padi, produsen pangan nasional yang menurut Prof. Mubyarto justru dijadikan “tumbal pembangunan”. Dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, para petani di pedesaan yang miskin harus pontang-panting mencari jalan untuk menyelamatkan kehidupannya. Nyaris tidak ada petunjuk, bimbingan dan pertolongan untuk keluar dari lembah penderitaan mereka. Hanya satu-dua yang berhasil lolos dari jerat kemiskinan dan menggapai status ”priyayi”, serta hidup cukup layak di perkotaan. Contohnya adalah Agus di atas. Tetapi belum tentu ada satu dari seribu, bahkan mungkin satu dari sejuta.
Karena itu setiap kesempatan yang mendatangkan rezeki dimanfaatkan oleh petani miskin, termasuk ”Ekses Pilkada” yang mencuat dari pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya yang digambarkan Jean Rizal Layuck (Kompas 27 Mei 2010), bahwa petani lebih senang menjadi anggota tim sukses seorang kandidat karena bisa mendapat uang secara cepat. ”Mereka mendapat gaji setiap bulan. Sedangkan kalau jadi petani, mereka harus menunggu tiga bulan saat kopra laku terjual,” ujar Daniel Karundeng, petani kopra di Talawaan, Minahasa Utara. Apa akibatnya? Kelapa yang sudah dipetik dan siap dijadikan kopra ditinggal begitu saja, telantar di kebun dan membusuk.
Contoh itu untuk petani kelapa (kopra), yang secara rutin dan kontinyu panen, sekitar sebulan sekali. Bagaimana nasib petani lain, tebu misalnya yang panen setahun sekali? Atau petani padi yang terkena banjir atau diserang hama? Dan lain-lain…..!
Pendapat dan saran
Banyak ilmuwan dan cendekiawan yang sangat rajin memperhatikan kondisi kehidupan rakyat di pedesaan – yang mayoritasnya petani dan buruh tani – serta terus memberikan masukan kepada penguasa. Misalnya Koerniatmanto Soetoprawiro yang menulis dalam Harian Kompas terbitan 16 Juni 2007: ”Penguasa selalu lebih memperhatikan masyarakat perkotaan dengan mengorbankan masyarakat pedesaan. Pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian masih miskin dan terbelakang. Artinya, pertanian dan petani-nelayan perlu perlindungan hukum. Pokok perhatian ialah bagaimana pertanian serta petani gurem, buruh tani, dan nelayan kecil dapat hidup layak sebagai manusia”.
Senada dengan itu Hira Jhamtani menegaskan bahwa seluruh kebijakan di bidang pembangunan, dan pelaksanaannya, tidak mampu mengangkat kondisi sosial-ekonomi petani, terutama petani padi. Berbeda dengan Eropa dan negara-negara maju lain, di mana petani memperoleh berbagai dukungan dan subsidi, petani di Indonesia adalah kelompok yang paling tidak bisa menggunakan hak sosial-ekonominya sebagai warga negara. Kualitas sumberdaya manusia petani (dan nelayan) adalah yang terendah, dari segi pendidikan maupun kesehatan. Petani adalah produsen pangan, tetapi merupakan kelompok termiskin, tanpa perlindungan ekonomi dan sosial yang memadai.
”Hal ini terjadi karena pembangunan pertanian gagal dikaitkan dengan pengembangan kesejahteraan petani melalui pembangunan desa yang rata dan adil,” tulisnya dalam ”Pangan, Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan” (KSPPM & INSISTPress, 2007).
Secara tepat ungkapan itu tersambut Sekjen HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Rachmat Pambudy, yang menggambarkan cara negara lain memakmurkan petaninya (Kompas, 26 April 2010). Mengapa negara lain bisa memakmurkan petaninya? Petani makmur karena tugas petani dan keluarganya hanya bertani. Pemerintah membangun jalan raya dan jalan desa, menyediakan benih terbaik, pupuk dan pestisida/herbisida yang cocok, irigasi yang tidak pernah kering, kredit berbunga rendah, mesin pertanian yang murah dan bisa dicicil. Selain itu, pemerintah juga menjamin kegagalan panen dengan asuransi, harga jual yang menguntungkan dan membatasi pasar dalam negerinya dari produk asing. ”Intinya, petani dan pertanian dilindungi dan tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang sering tidak bisa dikendalikan,” tulisnya. Ditambahkan, ada keberpihakan dari penguasa, ada pembelaan, ada kebijakan, dan ada hati nurani untuk petaninya.
Gambaran tentang kondisi dan situasi dunia pertanian ”negara maju” dengan berbagai kemudahan seperti itu masih menjadi impian para petani kita. Saat ini masih banyak jalan rusak, kekurangan pupuk, sarana irigasi kurang memadai, harga-harga saprodi sering mencekik, dan kredit murah yang belum menyentuh petani. Harga produksi petani pun sering anjlok saat panen raya tiba, khususnya padi dan palawija. Karena itu rasanya Mubyarto tidak berlebihan menyebut petani menjadi tumbal pembangunan, korban kekuasaan dan keserakahan sesamanya. Tulisan Saur Tumlur Situmorang dalam buku terbitan KSPPM & INSISTPress di atas pun terasa pas dengan kenyataan seperti itu: ”Keserakahan, kehidupan yang tidak mengenal kata ’cukup’, dan menganggap diri lebih berarti dari pada yang lain telah mendorong manusia untuk mendapatkan dan menguasai lebih …. dan lebih lagi. Bahkan tidak jarang ’si kaya’, orang-orang atau negara-negara ’maju’ yang menguasai lebih banyak pangan itu, justru lebih menghargai harkat binatang dari pada harkat seorang manusia miskin (lapar).” Buku ini boleh dikatakan bagus dan lengkap menguraikan masalah pangan dan cara yang baik dalam mengatasinya. Karya Susan George ini diterbitkan tahun 1982. Tahun 1985 KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat) menerbitkan dalam bahasa Indonesia, dengan harapan akan tumbuh kesadaran rakyat dan pemerintah untuk merespons ketidakadilan pangan yang terjadi di Indonesia.
”Namun duapuluh tahun sudah, kondisi tidaklah jauh berubah, jika tidak dapat dikatakan memburuk. Kesenjangan ekonomi masih tetap tajam, tragisnya petani yang memproduksi pangan justru kerap kekurangan pangan alias kelaparan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia keluarga petanilah yang menjadi korban penyakit busung lapar,” tulis Saur Tumlur Situmorang pada penerbitan ulang (2007) buku tersebut.
Indonesia memang diakui sebagai negeri yang ”subur maklmur loh jinawi”, tanahnya subur dan sumberdaya alam hayati melimpah. Sampai sekitar tahun 1950-an sekitar 70 persen penduduknya hidup dari pertanian. Tertapi juga sering ada pemberitaan tentang terjadinya kelaparan, rawan pangan, serta gizi buruk di beberapa daerah.
Tahun 1980-an Organisasi Pangan Dunia (FAO) memberi penghargaan kepada Indonesia atas prestasi berswasembada beras (bukan pangan!). Namun setelah itu Indonesia masih terus mengimpor beras. Padahal banyak kritik dan peringatan dari para ahli, antara lain Pakpahan, Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia mengingatkan, ”…. tidak mungkin kita mendapat ketahanan pangan yang tinggi jika petaninya tidak sejahtera”. (Kompas 16 Juni 2007).
Masih banyak saran lain yang diluncurkan para ahli, antara lain Prof Loekman Soetrisno, HS Dillon, Dr Rudi Wibowo, Greg Sutomo, Prof Sjamsoe’oed Sadjad, dan lain-lain. Namun semuanya ibarat tetesan embun di padang gurun. Jika ada kebijakan tentang pembangunan pertanian, selama ini dirumuskan dengan kalimat bersayap, samar-samar dan tanpa fokus. Salah satu contoh mutakhir dikemukakan Bustanul Arifin, guru besar Unila dan Ekonom INDEF tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014: ”Dalam RPJM 2010-2014, kerangka acuan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga tidak ditemukan langkah sistematis selama lima tahun ke depan, misalnya untuk mengembalikan pembangunan pertanian ke khitah sebagai basis pembangunan ekonomi Indonesia, yang bervisi kesejahteraan,” tulisnya (Kompas 26 April 2010, halaman 15).
Lalu, apa yang akan terjadi terhadap para petani – produsen pangan kita – untuk lima tahun ke depan? Juga untuk masa-masa selanjutnya? Jika hiruk-pikuk politik dan kekuasaan tetap berlangsung dan mendominasi kehidupan bangsa ini, kita semua dapat menebak jawabannya. Sistem kepartaian kita selama ini – baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi, masih lebih banyak menguntungkan elite partai. Secara umum, ”wakil rakyat” lebih sejahtera dibanding rakyat yang diwakilinya. Karena itu sebagian mereka pun rela bertengkar dan membanting kursi – mungkin juga berkelahi dengan sesama wakil rakyat – di ruang sidang yang nota bene juga dibangun dengan uang rakyat. Sistem kepartaian dan perwakilan semacam itu belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, belum dapat mengangkat petani dari lembah kemiskinannya.
Agribisnis dan SRI
Saat menjabat Menteri Pertanian (2001-2004) Prof. Dr Bungaran Saragih dengan gigih memasyarakatkan dan mencoba untuk melaksanakan konsep ”sistem dan usaha agribisnis”. Prinsipnya, untuk meningkatkan kesejahteraannya petani harus dilibatkan dalam proses pertanian secara keseluruhan, baik dalam on farm maupun off farm, dari hulu sampai ke hilir. Masalahnya, petani yang lemah harus berhadapan dengan para pemodal yang kuat, baik lokal maupun multinasional. Bahkan pemodal masih mendapat ”dukungan” dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak. Dukungan modal misalnya, diberikan kepada perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pupuk dan pestisida/infektisida. Sedangkan untuk perusahaan asing berupa perzinan dan fasilitas yang diberikan.
Di pihak lain petani nyaris tidak mendapat dukungan, karena subsidi untuk pupuk pun lebih sering dinikmati pihak lain. Jika terjadi keterlambatan pupuk, malahan petani harus membeli di atas harga yang ditentukan pemerintah. Sementara itu organisasi-organisasi yang menggunakan label ”petani” tidak berkutik, atau sengaja ”dimandulkan” pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan masuk ke koceknya.
Keadaan menjadi semakin runyam terkait dengan kebijakan pembangunan antar-sektoral, sehingga hanya sebagian (kecil) kewenangan pembangunan pertanian berada di Departemen Pertanian. Ini pun diakui Menteri Pertanian dalam KIB II, Suswono. ”Hanya 20 persen pembangunan pertanian ditentukan Kementerian Pertanian, lainnya tergantung sektor-sektor lain,” katanya (Kompas 19-4-2010).
Meskipun Menteri Pertanian mengaku ”sistem dan usaha agribisnis” saat ini tetap dilaksanakan, namun mayoritas petani belum mengecap manfaatnya. Malahan kasus merosotnya harga gabah saat panen dan sulitnya memperoleh pupuk saat musim tanam masih mengemuka di sana-sini. Dan semua pihak atau instansi yang bertugas menangani pertanian seolah dengan enaknya saling lempar tanggung jawab. Lalu angkat tangan, bahkan ada yang angkat kaki untuk menghindar dari risiko (jabatan).
Hampir senasib dengan konsep ”sistem dan usaha agribisnis” adalah teknik dan budidaya penanaman padi yang disebut ”System of Rice Intensifikation”, dan populer dengan sebutan SRI. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 1980-an oleh Pastor-Agrikulturis Perancis, Henri de Laulanie yang bertugas di Madagaskar sejak 1961. Baru tahun 1999 SRI diuji-coba di luar Madagaskar yaitu di China dan Indonesia, kemudian berkembang ke lebih dari 25 negara. Produksi dengan menerapkan sistem ini dapat mencapai 7-10 ton gabah kering sawah per hektar.
Badan Penelitian Tanaman Padi Indonesia (Indonesian Agency for Agricultural Research and Development/IAARD) dalam pengujiannya di Sukamandi (Jawa Barat) menunjukkan bahwa SRI dapat meningkatkan produksi sekitar 66,12 persen. Karena itu Departemen Pertanian melakukan proyek percontohan di beberapa lokasi, namun hasilnya belum terasa di kalangan petani. Mengapa? Jawabannya senada dengan nasib konsep ”sistem dan usaha agribisnis”, belum ada keputusan politik yang tegas dan pelaksanaannya tergantung pada beberapa departemen. Permainan ”ping-pong” terbuka lebar yang dilakukan oleh pejabat atau instansi/departemen.
Dalam satu lokakarya yang dilaksanakan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna di Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, salah seorang petani peserta SRI justru mengeluhkan minimnya peran Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah setempat. ”Terkadang kami bertanya-tanya, apa peran pemerintah kita? Mengapa petani yang mengalami kesulitan pupuk atau penjualan produk tidak mendapat bantuan?”, ujarnya. Dan jawaban dari wakil Departemen Pertanian pun normatif, tidak memberikan solusi yang jelas. Masalahnya kembali pada belum jelasnya keputusan politik dan lemahnya koordinasi antar-departemen, ditambah sikap beberapa petugas yang lebih senang mencari jalan enak serta aman.
Terlepas ada-tidaknya keputusan politik pemerintah, peran beberapa perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengimplementasikan SRI di beberapa tempat, patut diacungi jempol. Mereka punya peranan dalam meningkatkan produksi padi serta berusaha ”memanusiakan petani”. Mereka juga berusaha untuk memperbaiki dan membangun kembali lahan pertanian yang sudah rusak, dengan mengenalkan pupuk organik dan penggunaan pupuk kimia secara proporsional. Dengan cara ini diharapkan tanah sebagai sumber pangan dapat dipelihara dan dilestarikan.
Kita mengamini ucapan salah seorang penerima Maarif Award tahun 2010, Habib Said Ali al Habsy, yang menyatakan bahwa masyarakat kita masih memiliki potensi besar untuk mandiri. Hal itu dibuktikan oleh munculnya lembaga-lembaga yang dikelola masyarakat miskin. ”Jika negeri ini menghargai masyarakat miskin untuk mengatasi kemiskinannya, negeri ini tidak perlu berutang kepada bangsa asing,” katanya (Kompas 11-6-2010, halaman 3).
Ajakan penerima Maarif lain, Romo Vincentius Kirjito yang bekiprah di lereng Gunung Merapi Magelang, tidak kalah pentingnya. Ia peduli menjaga lingkungan dan budaya serta kemanusiaan, serta mengajak masyarakat untuk menghargai desa dan segala sumber dayanya. Selama ini potensi desa dikeruk untuk pembangunan kota. Namun, perlakuan masyarakat justru mengindentikkan desa dengan konotasi negatif.
Contoh dua pribadi di atas seharusnya ”menyentil” kita semua. Pemimpin informal yang tidak digaji oleh negara – jadi tidak makan uang pajak dari rakyat – begitu besar perhatiannya kepada pedesaan dan orang miskin. Di lain pihak, hiruk-pikuk kiprah pemerintah malah lebih banyak mengurusi perkotaan. Dan yang cukup mengejutkan serta menusuk rasa keadilan kita semua adalah terjadinya ”kasus mafia pajak” yang justru muncul di kota, di kawasan pemerintah banyak berkiprah.
Nasib yang tak kalah ”merananya” juga dialami gerakan ”padi organik” yang bermunculan di berbagai daerah. Karena biaya produksi lebih mahal dibanding padi nonorganik, maka harga beras organik pun jatuhnya lebih mahal. Konsekuensinya, beras organik hanya dikonsumsi oleh kelompok yang mampu ekonominya dan sangat peduli pada kesehatan. Dengan konsumen terbatas, otomatis perkembangannya pun terbatas. Keadaan semacam ini akan terus berlanjut tanpa adanya sosialisasi yang meluas dan berkesinambungan, dan porsi ini berada di tangan pemerintah.
Berbagai inisiatif dan kegiatan yang muncul dalam masyarakat bawah untuk memberantas kemiskinan akan tetap ada dengan berbagai variannya. Namun kenyataan itu tetap memerlukan dukungan pemerintah agar dapat berjalan lancar sehingga menunjang usaha pemantapan ketahanan pangan nasional. Tanpa dukungan pemerintah – atau lembaga masyarakat yang kuat – gerakan itu akan mengalir dengan pola ”patah tumbuh hilang berganti” – tanpa mampu mengembangkan diri dengan memberikan manfaat pada masyarakat. Bagaimanapun karakter masyarakat kita yang umumnya masih akrab dengan budaya patriarkat memerlukan panutan yang dapat diandalkan.
Diversifikasi pangan
Beberapa pengamat menyatakan bahwa pemerintah kurang menggalakkan upaya diversifikasi pangan dalam memantapkan ketahanan pangan nasional. Komoditas beras dan mi-bungkus (instan) masih mencengkeram sebagian kita, terlihat dari berbagai bantuan pangan terhadap para korban bencana alam yang umunya didominasi kedua jenis makanan tersebut. Bahkan kekurangan pangan di pedalaman Papua Juni 2010 juga disebutkan bahwa korban membutuhkan bantuan pangan karena persediaan beras sudah sangat tipis. Kenapa kebutuhan pangan di sana tidak dipenuhi dengan sagu atau ubi?
Warga masyarakat dan media massa kita pun terkadang juga ”memojokkan” diversifikasi pangan model ”kearifan kuno dan lokal”. Penduduk yang makan nasi jagung dan tiwul digambarkan sebagai keterbelakangan atau kemiskinan, apa lagi singkong dan umbi-umbian. Produk ”titan” (tiwul instan) yang diproduksi sebuah perusahaan di kawasan Gunungkidul (Yogyakarta) pun kurang memasyarakat. Padahal titan diproduksi setelah melalui penelitian panjang dan serius oleh lembaga yang cukup kompeten. Selain digolongkan sebagai makanan bergizi dan higienis, titan juga dapat mencegah penyakit diabetes. Kurangnya minat masyarakat terhadap titan terutama karena masyarakat kita sudah ”terpropaganda anti-tiwul”, makanan yang dinilai ”terbelakang”. Dapat dikatakan nyaris tidak ada usaha pemerintah untuk memutar-balik pandangan masyarakat yang terbawa arus propaganda modern. Dan kebijakan ”berasisasi” nampaknya terus mengelinding, dengan akibat impor beras pun sulit dikendalikan.
Terpinggirkannya diversifikasi pangan lokal itu justru lebih terancam dengan kecenderungan masyarakat (perkotaan) yang melakukan diversifikasi pangannya ke jenis roti. Dalam sebuah pameran pangan di Surabaya terungkap bahwa kecenderungan pola makan tersebut, ditambah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, merupakan pasar potensial untuk industri roti. Menurut Presiden Asosiasi Bakery Indonesia (ABI), Ramelan Hidayat, peluang besar itu telah dilirik 10 perusahaan asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
Jika ”penjajahan” roti itu semakin meluas dapat dipastikan diversifikasi pangan lokal akan semakin tergusur. Pada sisi lain, penggerogotan devisa negara juga mungkin saja semakin agresif mengingat bahan baku roti merupakan barang impor. Sementara mimpi sejuta hektar ladang gandum yang dipelopori pemerintah bersama kelompok tani di Tosari, Pasuruan (Jawa Timur) tahun 2004 nampak kurang berkembang. Karena itu patut dipertanyakan keinginan kita dapat berswasembada tepung terigu. Dan yang menyedihkan, jika pabrik roti negeri ini didominasi modal asing, devisa untuk impor gandum kembali dinikmati pihak asing sehingga mereka jadi tambah kaya dan kuat. Sementara itu sebagian kita yang mengkonsumsi roti merasa sudah hidup sesuai kemajuan zaman dan setara dengan bangsa-bangsa negara maju. Benarkah begitu?
Dalam kondisi seperti di atas, dapatkah ketahanan pangan Indonesia diwujudkan secara mantap? Kuncinya terletak pada hingar-bingar kehidupan politik dan kekuasaan untuk menempatkan sektor pertanian pada posisi yang menjanjikan. Inilah yang belum terlihat secara jelas dalam program pemerintah, baik dalam Renacana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-1014, maupun dalam UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk itu rasanya kita masih harus melalui jalan panjang untuk menyejahterakan para petani meskipun predikat ”negeri agraris” masih tetap bertengger. Kembali perlu ditegaskan bahwa memberantas kemiskinan, mengangkat kesejahteraan petani, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional harus didukung dengan keputusan politik.
Para petani, bersatulah
Ada kisah menarik yang disajikan Harian Kompas terbitan 27 Mei 2010: ”Tak selamanya petani dalam posisi lemah. Sebanyak 1.600 petani Sumatera Barat telah mematahkan anggapan itu. Tangan-tangan lemah mereka bersatu, membangun kemandirian yang kemudian mereka wujudkan dengan membuat pabrik pupuk organik. Lebih dari itu, pabrik ini kemudian menjadi tempat belajar sekaligus pos perlawanan terhadap ketergantungan pada pupuk kimia.”
Kunci masalahnya adalah ”bersatu”, ……. bersatu….., dan bersatunya para petani yang lemah untuk ”melawan” kekuatan yang besar, modal dan kekuasaan. Dan ini tidak gampang, tapi tidak mustahil. Contohnya yang dilakukan Kelompok Tani Indah Sakato, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman di atas. Kegiatan itu praktis tanpa modal, tanpa kekuasaan, dan dipelopori oleh Ketua Kelompok Tani yang bernama Marsilan. Petani memimpin petani, organisasi petani untuk kepentingan petani. Gerakan ini boleh dikatakan sebagai protes sekaligus perlawanan terhadap organisasi petani yang secara historis ”lahir dari atas” yang dipimpin oleh birokrat bahkan plitikus. Karena itu peran nyatanya belum banyak dirasakan petani, sehingga timbul pergunjingan ”politik untuk petani, atau petani untuk politik”.
Pergunjingan itu menjadi lebih hangat menjelang Munas VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang memancing beberapa politikus untuk merebut jabatan Ketua Umum organisasi ini. Entah apa motifnya, masing-masing politikus dapat berbeda atau sama. Di sinilah para petani harus jeli. Tetapi, siapakah yang akan memilih Ketua Umum dalam Munas? Pasti penbgurus HKTI yang tersebar di daerah-daerah, yang umunya dijabat oleh elite petani, birokrat, politikus, atau bahkan mereka yang tidak bergaul dengan petani.
Kenyataan di atas serta pengalaman selama ini, petani sulit menggantungkan perbaikan nasibnya pada organisasi formal. Fakta berbicara, selama ini nasib petani nyaris tidak beranjak dari kemiskinannya. Langkah Marsilan di Sumatera Barat yang dipaparkan di atas mungkin lebih pas. Ini juga sejalan dengan pendapat “Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia” Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jombang, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok tani harus diperkuat tidak terus terpuruk. Dengan penguatan kelompok tani, mereka diharapkan bisa belajar mandiri dari hulu hingga ke hilir.
Pengertian ”kelompok tani” bukan terbatas pada organisasi formal yang ada, namun diperluas dengan kelompok swadaya masyarakat, kelompok petani organik, petani SRI, dan lain-lain. Rasanya mereka membutuhkan figur pimpinan yang mampu menyatukan, mengkoordinir, serta membimbing dengan landasan murni kepentingan para petani. Bukan kepentingan politikus, birokrat, dan lain-lain. Apakah untuk itu harus menanti kedatangan Ratu Adil? ***
Catatan:
Tulisan ini dimuat dalam buku ”Membangun dan Memelihara Sumber Pangan, Tinjauan dari Perspektif Pastoral Sosial Ekonomi”, diterbitkan oleh Konsorsium Pengembangan Pemberdayaan Pastoral Sosial Ekonomi Jakarta, Agustus 2010.

11 Komentar

Filed under Uncategorized

11 responses to “Mimpi Buruk Kaum Petani.

  1. KK

    Exclusive…😀

  2. emboh ra nggagas blas

    ada satu yang belum di masukkan kang 0-0, yaitu padi mulya (padi emas). Produk dalam negeri, asli indonesia yang telah di patenkan oleh orang lain. sebenarnya sdh hampir punah varietas ini. kalau toh bisa jangan di namakan lagi padi emas. tapi pakai saja nama yang melegenda yakni padi sukma atau padi kencana.

  3. js

    Salam hormat Den ABR…..sedoyo pecinta dan pemerhati nasib bangsa dan negara NKRI……

    Mengambil kesimpulan yang mendasar dari cerita diatas…..

    @ ”Penguasa selalu lebih memperhatikan masyarakat perkotaan dengan mengorbankan masyarakat pedesaan. Pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian masih miskin dan terbelakang……..

    @ Kedaulatan petani dan pangan masih belum menjadi gagasan mengedepan. Petani terus dibuat tidak berdaya menghadapi para pemodal yang didukung oleh kebijakan pemerintah…..

    @ Di era pembangunan Indonesia, terjadi pengalihfungsian lahan- lahan produktif menjadi sarana pembangunan padat modal. ….
    pengalihfungsian kawasan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, real estat, lapangan golf, dan kawasan komersial lain yang dikuasai para pemilik modal. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang pemerintah bahwa tanah adalah komoditas…..Akibatnya, kembali terjadi kekerasan oleh negara dalam bentuk perampasan tanah…….

    @ Kesalahan teknik dalam mengupayakan kemajuan dalam pertanian artinya tidak ada penanganan yang serius dan profesional dari para ahli…..

    @ Banyak alih fungsi lahan karena para petani tidak bisa atau kurang dukungan dari pemerintah dan kehidupan para petani bahkan dibawah garis kemiskinan dan lagi lagi pemerintah malah mengimport beras ketika petani kita menjelang panen……

    @ Departemen Pertanian pun normatif, tidak memberikan solusi yang jelas. Masalahnya kembali pada belum jelasnya keputusan politik dan lemahnya koordinasi antar-departemen, ditambah sikap beberapa petugas yang lebih senang mencari jalan enak serta aman.

    Masih banyak rangkuman lagi diatas yang perlu digaris bawahi sebagai penyebab terpuruknya pertanian negeri ini

    Kesimpulan dari kita semua mungkin sama tentang mimpi buruk petani….semua ini tergantung dari niat para penguasa atau pemerintah….seberapa dalam dan seriusnya pihak yang berwenang / negeri ini untuk memperhatikan nasib bangsanya / rakyatnya untuk mengentas kemiskinan dan bahkan kalau bisa mensejahterkan kehiduan orang cilik / pedesaan…..

    Anak ” polah ” maka bapak ” keprada ” ( anak yang menangis kelaparan maka bapak seharusnya berikhtiar supaya para anaknya tidak sakit atau meninggal ) …..bukan hal terbalik …bapak polah ( tidak benar ) maka anak menjadi korban atas itu…..artinya bapak mencari kebutuhan pribadinya menjadi sang big bos dan para anaknya menjadi pelayan nya…..sebagai jongos yang hina dan tidak berderajat….seperti pengemis…..

    Pertanian yang terbengkalai dan NKRI tidak mampu untuk berswasembada pangan…….semua ini memang tidak ada keseriusan dari yang diatas ( para poro pinter yang sudah ditunjuk ) …apakah mereka semua lebih sering dan suka mengurus hal hal yang mendatangkan uang untuk pribadinya atau tidak mau repot dengan urusan kemanusiaan ( mengentas kemiskinan saudaranya sendiri )….mereka semua bagi saya adalah para laskar yang mendatangkan bencana untuk diri dan rumahnya sendiri…….Indonesia atau NKRI….masih belum Merdeka dari cengkraman……masih seperti jaman jadul ( dijajah sampai ratusan tahun )…..

    Bagi kami para pelaksana / penguasa / pengatur kebijakan/ pemerintah hanyalah seperti para pengemis ( mengemis dari bangsa lain ) ….para peminta minta yang tidak perlu mikir hal hal yang serius……tidak perlu atau malu lagi…..atau dengan sengaja para penguasa negeri ini hanyalah atau dijadikan seperti boneka yang sering dimainkan demi kepuasan bermainnya anak juragan…..

    Semoga anak bangsa NKRI yang berjiwa nasionalis dan patriot segera bangun dari tidur yang panjang ……

  4. js

    Lalu apa sebab yang sangat pasti….kenapa banyak tokoh ingin menjadi anggota DPR…menjadi Presiden atau Menteri.dan pejabat teras eksekutif dan lain lain….hanya karena mendapat banyak tunjangan hidup ( cari enak ) …..mereke semua semestinga menangis bila ditunjuk karena tugas yang maha berat ngurus banyak rakyat dan segala persoalan dan beban yang melilit…….bukan tertawa bahagia dan mengadakan pesta selamat atas penobatan pangkat ini……ini para manusia keblinger atas nikmat dunia…….

    Ingin sekali kami melihat ada peristiwa ….rembug nasiolan atau pertemuan antar anak bangsa ( para tokoh pro rakyat )….berkumpul dalam rumah besar atau rumah ” Joglo ” dengan si ” Petruk ” sebagai penjaga pintu masuk…seperti mimpi kami di tahun kemarin……alangka bangga dan bahagianya si petruk…melihat poro bendoro nya rembuk hal hal yang positip demi negerinya…..

    Den ABR….tulisan ini hanyalah dan mungkin mimp[i kita saja….mendambakan NKRI sebagai Negeri yang seperti dicita citakan para pendiri dan leluhur bangsa kita……..Nuwun…

  5. Emboh ra nggagas blas

    kang 0-0, begitu dalam kasih pertiwi ini kepada anak-anak bangsa. walaupun dari sebagian mereka ada yang mbalelo (menyimpang untuk lebih dari sekedar kenyang). kasih pertiwi masih bersedia untuk menampilkan drama terbaiknya babak demi babak (sekuel). kang 0-0, bila mana ada jumpa dan pisah. maka dia juga mengenal lahir dan mati. mudah**an bunga** padi yang sebagian diantaranya telah layu tak bersemi, kembali hadir dalam geliat debu** sabda api.

  6. O-O

    Amin. Semoga masih ada dan timbul kembali berbagai jenis padi varietas unggul yg telah lama menghilang.
    Suwun Kang Emboh.

  7. Ping-balik: Kertaning Bhumi | "Pagelaran Kloso Bedah"

  8. wagerrr

    “Petani Menangis di Negeri Agraris”, Salah satu artikel terbaik dan paling berkesan bagi saya.

    Beberapa tahun lalu saat berkunjung ke Bali, saya menjumpai pemandangan yang mencengangkan dan membuat miris. Hamparan sawah yang dulu merupakan pemandangan ritin telah lenyap berubah menjadi pemukiman dan tempat usaha. Beberapa bagian yg masih tersisa mungkin hanya tinggal menunggu waktu .

    Sepertinya kasus ini tidak terjadi hanya di Bali tapi hampir di semua wilayah negeri ini. Tidak bisa dibayangkan, entah apa yang akan terjadi beberapa puluh tahun lagi.

    Sedikitu study banding ke negara maju lainnya, setahu saya lahan pertanian harus tetap menjaddi lahan pertanian, tidak bisa didirikan bangunan atau dialihakn menjadi rumah. Aturannya sangat ketat dan keras.

    Ah,,,,, sudahlah. Tidak ada yg harus disalahkan. Semua ini adalah tanda-tanda zaman, dinegeri yg urusan privat menjadi urusan publik ususan publik menjadi urusan privat. Negeri yg pejabat atau pemerintahnya sibuk membuat UU atau mengurus hal kecil tapi justru mengabaikan hal besar………

    rahayu

Bila Berkenan, Mohon Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s